Sandiaga Uno, Ketua Tim Partai Gerindra menyatakan ada kemungkinan koalisi antara PDIP dan Gerindra.
Karena PDIP dan Gerindra memiliki dasar ekonomi yang sama. Dasar tersebut adalah pasal 33 Undang-Undang 1945.
“Sangat mungkin, saya pak Hasto dan PDIP kita punya yaitu satu ekonomi kerakyatan pasal 33 UU 1945 untuk membangun ekonomi yang sama-sama. Kita share perjuangan untuk rakyat itu jadi role,” ujar Sandi di Rumah Dinas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018.
Di sisi lain, Sandiaga belum bisa memastikan bentuk koalisi antara PDIP dan Gerindra. Menurutnya, pembentukan koalisi tersebut harus didasarkan pada aspirasi rakyat. Menurutnya rakyat menginginkan ekonomi yang terbangun. “Kita lihat saja nanti yang mana. Kalau Prabowo atau… tapi masyarakat menginginkan ekonomi yang terbangun. Siapa masyarakat yang lebih percaya,” ujar Sandiaga.
PDIP sebenarnya memiliki syarat koalisi dengan Gerindra. Syaratnya adalah yang menjadi calon presiden harus Jokowi. Sandiaga pun menanggapi pernyataan tersebut. Sandiaga membandingkan kondisi pemerintahan Jokowi.
Meski berkoalisi, namun Gerindra akan tetap mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden. Karena menurut Sandi, pembangunan ekonomi adalah yang diinginkan rakyat saat ini.
Jika melihat kondisi ekonomi dalam masa pemerintahan Jokowi, menurut Sandi masih banyak rakyat yang susah mendapat pekerjaan. Malah menurut Sandi, harga bahan pangan semakin melunjak.
“Masyarakat menginginkan ekonomi yang terbangun. Siapa masyarakat yang lebih percaya, Saya sih 5 tahun sudah terlihatlah lapangan kerja belum tercipta, harga-harga masih bergejolak, Kita menawarkaan sesuatu yang mudah-mudahan masyarakat lebih bisa menangkap tawaran kedepan dengan tawaran yang kami berikan nanti,” katanya.
Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto juga membenarkan kemungkinan berkoalisi antara PDIP dan Gerindra.
Peluang koalisi tersebut hanya bisa terjadi jika calon presidennya sama. “Peluang kerja sama dengan Gerindra hanya dimungkinkan bila bersama-sama punya capres yang sama. Kalau terkait dengan pilpres, itu hal yang prinsip kalau itu,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pasar Senen, Jakarta Pusat
Hasto juga menambahkan, jika calon presiden yang diajukan Gerindra berbeda dengan yang diajukan PDIP, tentu koalisi tidak akan bisa dilaksanakan.
“Kalau Gerindra mengusung capres yang berbeda, sementara PDIP dengan Pak Jokowi ya tentu saja kerja sama tidak bisa dilakukan, tetapi dialog akan tetap bisa berjalan,” imbuh Hasto.
“Menyepakati berbagai agenda-agenda besar terhadap komitmen konsensus nasional terhadap Pancasila. Terhadap pendidikan Indonesia konstitusi kita. Itu kan bisa dilakukan dalam dialog itu,” kata Hasto.
Menanggapi syarat yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, Sandi menyatakan mengenai calon presiden bisa dibicarakan nanti.
Apakah calonya Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Namun Sandi sendiri sangat yakin, jika peluang Prabowo untuk dipilih rakyat lebih besar.
Karena jika melihat pada kondisi ekonomi saat ini, pasti rakyat lebih memilih Prabowo. Bisa dilihat pada saat pemerintahan Jokowi, kondisi ekonomi negara ini stagnan.
Sampai saat ini, PDIP dan Gerindra masih membentuk poros koalisi yang berbeda. PDIP dengan NasDem, Haruna, Golkar, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan,
Perindo, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia masih mengajukan Jokowi sebagai calon presiden 2019.
Sementara Gerindra, yang sekarang ini belum memiliki koalisi yang tetap untuk mencalonkan Prabowo. Gerindra masih mendekati PKS dan PAN. Diketahui PDIP dan Gerindra pernah berkoalisi di tahun 2009.
PDIP dan Gerindra waktu itu sama-sama mencalonkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Namun, pasangan tersebut dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Bagi kalian yang ingin update berbagai informasi menarik, berita terkini, berita terhangat dan berita viral, terus kunjungi Beritaterbuka.com.
